Penyakit kardiovaskular terus menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, namun kehadiran dokter, rumah sakit, dan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di dalam negeri, agar pasien tidak memilih untuk berobat ke luar negeri.
Ketua Pengurus Pusat PERKI, Ade Meidian Ambari, menyatakan bahwa perhatian publik cenderung lebih berfokus pada sengketa antara dokter dan pasien, sedangkan keberhasilan dokter Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks seringkali terabaikan. Menurutnya, kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia tidak kalah dengan dokter di negara lain.
Ia membandingkan dengan situasi di Singapura yang memiliki jumlah pasien lebih sedikit. Ade menjelaskan bahwa tingginya volume pasien di Indonesia justru memberikan pengalaman klinis yang lebih banyak bagi dokter. “Kelebihan mereka lebih banyak menulis publikasi ilmiah sehingga lebih dikenal,” ungkapnya saat konferensi pers di ASMIHA 2026, Jakarta, pada 17 Juli 2026.
Ade juga mengakui bahwa membangun kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah jumlah dokter spesialis jantung yang masih terbatas dan distribusinya yang belum merata. Saat ini, terdapat sekitar 2.200 dokter spesialis jantung, dengan sekitar 1.600 yang aktif melayani. Sekitar 60% dari mereka berada di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara sekitar 40% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki akses ke layanan dokter spesialis jantung.
PERKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan kolegium untuk memastikan penempatan dokter spesialis di daerah didukung dengan fasilitas yang memadai. “Mereka tidak dapat bekerja optimal tanpa peralatan dasar yang diperlukan,” tambahnya. Selain masalah pemerataan dokter, penguatan sistem pembiayaan juga menjadi kunci untuk meningkatkan layanan kesehatan.
Di sisi lain, Ade mengakui bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara tujuan berobat seperti Singapura. Berdasarkan pengalamannya, layanan di Singapura sangat memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasien dari kedatangan hingga kepulangan setelah perawatan selesai. Ia tidak menampik bahwa kualitas dan pelayanan yang baik seperti itu perlu dipelajari dan dikembangkan. Namun, prioritas utama sistem pelayanan kesehatan nasional tetap pada layanan gawat darurat yang bersifat menyelamatkan nyawa. “Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, peningkatan kualitas layanan dan teknologi kesehatan akan terus dikembangkan secara bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia, Renan Sukmawan, menjelaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung Indonesia disusun berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mendalami bidang tertentu, seperti intervensi jantung, aritmia, atau jantung anak, harus mengikuti pendidikan lanjutan (fellowship) sekitar satu hingga dua tahun sebelum mendapatkan kompetensi subspesialis. “Kompetensi dokter jantung Indonesia sama dengan dokter jantung di Amerika pada level spesialis,” jelas Renan.
Kolegium juga bertanggung jawab untuk menyusun standar kompetensi, kurikulum pendidikan, serta menguji dokter sebelum memberikan sertifikat kompetensi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menambahkan bahwa di bidang kardiologi, BPJS telah bekerja sama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, dan 241 laboratorium kateterisasi jantung di seluruh Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena sekitar 260 cath lab lainnya tengah dalam proses kerja sama. “Kementerian Kesehatan juga memiliki program untuk menghadirkan minimal satu cath lab di setiap kabupaten,” ujar Prihati.
Ia juga menekankan bahwa hampir seluruh layanan berteknologi tinggi telah dijamin oleh BPJS Kesehatan, mulai dari layanan cath lab, radioterapi, kedokteran nuklir, kemoterapi, hingga hemodialisis. Namun, teknologi baru harus tetap diperkenalkan secara bertahap agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik di Indonesia.
