Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan rencana untuk melakukan efisiensi anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Nanik menjelaskan bahwa meskipun anggaran program ini telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun, efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi kuota penerima manfaat.
“Kami berharap anggaran dapat lebih ditekan lagi, tetapi tetap mempertahankan jumlah penerima manfaat program MBG,” ujar Nanik dalam konferensi pers yang berlangsung di kantornya pada Kamis (4/6). Ia mencatat bahwa saat ini total penerima manfaat MBG mencapai 62,96 juta orang, dan di antara strategi efisiensi anggaran yang direncanakan, Nanik menekankan pentingnya penyesuaian penerima manfaat, terutama kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok 3B, yang berjumlah sekitar 22 juta penerima, akan menjadi prioritas dalam penyaluran MBG tahun ini. Menurut Nanik, konsultasi dengan para ahli gizi dan dokter anak menunjukkan bahwa intervensi gizi yang tepat harus dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun.
Untuk memastikan hasil yang maksimal, BGN mengeluarkan peringatan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyalurkan MBG kepada kelompok 3B. Apabila tidak mematuhi, operasional dapur tersebut akan dihentikan sementara.
Selain itu, Nanik juga mengumumkan moratorium pada pembangunan dapur SPPG baru. Saat ini, terdapat 30.231 unit SPPG yang telah beroperasi, namun hanya sekitar 27.000 unit yang berfungsi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa fokus akan diberikan pada penataan dapur yang sudah ada agar dapat beroperasi secara optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Jumlah dapur SPPG saat ini terlalu banyak di kawasan aglomerasi, sehingga perlu dilakukan penataan berdasarkan kebutuhan di setiap daerah,” tambahnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas, BGN akan melakukan pelatihan bagi pekerja di SPPG dan memastikan semua dapur memenuhi standar yang ditetapkan. Jika terdapat dapur yang tidak sesuai, operasionalnya akan dihentikan sementara.
Selain itu, Nanik juga menekankan perlunya merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan skema alternatif. Ini melibatkan kolaborasi antara dana pemerintah dan swasta, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau hibah dari negara lain, untuk mengurangi beban anggaran negara. Di wilayah 3T, pemerintah akan memanfaatkan dapur yang sudah ada atau dapur umum untuk pelaksanaan program MBG, sehingga tidak perlu membangun dapur baru di lokasi tersebut.
Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap dapat meningkatkan efisiensi program Makan Bergizi Gratis dan tetap memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
